Diketahui bahwa kegiatan tersebut merupakan seminar dan studi banding perangkat desa paralegal dan legal drafting Kabupaten Serdang Bedagai provinsi Sumatera Utara kerjasama BKAD dan program magister sekolah tinggi hukum Bandung gelombang 1 dan 2 pada tanggal 4 Oktober sampai dengan 8 Oktober 2020 bertempat di Hotel Grand Pasundan Bandung.
Pjs Bupati Sergai, Ir H Irman kepada media ini, Rabu (7/10/2020) siang mengatakan terkait keberangkatan beberapa Kepala Desa di Kabupaten Sergai dalam rangka melaksanakan kegiatan studi banding ke Bandung baru-baru ini, Pemkab Sergai menyampaikan aparatur desa harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah saat akan melaksanakan perjalanan dinas.
Oleh karena itu selanjutnya kami melalui OPD terkait akan memanggil para kepala desa yang bersangkutan guna menyampaikan himbauan bahkan teguran agar dimasa pandemi Covid-19 ini jika tidak sangat mendesak dan tingkat urgensi tinggi, hendaknya tidak melakukan perjalanan keluar kota baik kepentingan desa maupun pribadi, sebab sebagai pejabat, agar memberikan contoh perilaku yang baik kepada masyarakat dan patuh terhadap peraturan yang ada, papar Pjs Bupati.
Hal tersebut, kata Irman, dilaksanakan sebagai bentuk antisipasi jika dikhawatirkan para kepala desa tersebut sekembalinya dari luar kota akan menjadi carrier penyebaran virus Covid-19.
Selanjutnya setelah kembali, para Kepala Desa tersebut akan dilakukan rapid test maupun swab test agar didapatkan kepastian untuk menghindari penyebaran virus Covid-19 dimasyarakat sekitar tempat kepala desa tersebut tinggal,"ujarnya menutup.(dedek susanto)
