Pekanbaru,(Redaksiriau.com) - Dr. Misharti, S.Ag, Msi., Selaku Anggota DPD RI komite IV, secara serentak se-Indonesia melaksanakan kunjungan ke BPK RI pada tanggal 6 juni 2020 di daerah Propinsinya masing-masing. Terkait dengan Hasil Pemeriksaan BPK RI tehadap LKPD semester II tahun 2019 .
Misharti mengatakan, kegiatan Kunker ini juga bertujuan untuk membangun sinergitas antara BPK RI perwakilan yang ada di Propinsi Riau dengan Anggota DPD / MPR RI terkhusus komite IV, yang salah satu tugasnya menindak lanjuti rekomendasi yg di berikan oleh BPK RI. Rabu, (22/7/2020).
"Juga bertujuan meminta masukan terkait hasil pemeriksaan keuangan ( Hapsem ) II tahun 2019," sebutnya.
Rombongan disambut langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, bapak Thomas Ipoeng Andjar Wasita . Sekretaris serta petinggi BPK RI perwakilan provinsi Riau.
Diskusi berjalan hangat dengan penuh keakraban disertai diskusi yang saling memberi informasi dan penguatan terkait materi yang kedua belah pihak telah di paparkan, ucapnya.
Lebih lanjut, Misharti meminta agar rekomendasi yang selalu di berikan kepada Pemda tidak menjadi temuan itu itu terus terulang terjadi setiap tahunnya . Agar WTP yg di peroleh bisa berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat artinya jika WTP tentu sebaiknya di barengin dengan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan Rakyat dan membawa kepada kesejahteraan rakyat .
Kehati-hatian dan kejelasan penggunaan anggaran harus lebih di perketat oleh pemerintah daerah karena di dalam IHPS II tahun 2019 kerugian Negara terbesar terjadi pada Pemerintah Daerah sebesar 76 % . Ini terjadi karena rendahnya pemahaman terkait peraturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, jelas Ketua STAI Al-azhar Masmur Pekanbaru ini.
"OPD, PPK dan PPTK kurang optimal dalam memantau pelaksanaan kegiatan dan PNSD pendidikannya sebagian besar bukan berasal dari Akutansi dan yang tak kalah pentingnya belum terintegrasinya aplikasi yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, keuangan dan pengelolaan Aset serta belum optimalnya penyelesaian kerugian daerah," tambahnya.
Terkait dengan PDTT atas operasional Bank Daerah anggota DPD RI ini, mengharapkan pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan pengawasan kinerja terhadap Bank Daerah Riau Kepri. Terkait dengan ini, ia sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Riau, Iponk. Bahwa di bangun sinergikitas antara BPK dengan OJK dimana terkait temuan dan permasalahan yang di temukan BPK dapat di jadikan bahan bagi OJK untuk meningkatkan perannya dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional Bank Daerah, sehingga Pelaksanaan Operasional Bank Daerah semakin baik dan lebih transparan dan akuntabel, paparnya.
Misharti juga, berharap agar kehati hatian dan kejelasan penggunaan keuangan Daerah semakin transparan di lakukan oleh pemerintah daerah, sehingga kerugian Negara dapat di minimalisir.
"Pertemuan diakhiri dengan saling menukar cendramata dan makan siang bersama BPK RI perwakilan provinsi Riau," tutupnya.**(N3fr1)
