Tapung hulu,(Redaksiriau.com) - Polemik pembagian Bantuan Sosial akibat dampak wabah covid-19 yang dilaksanakan diseluruh desa masih memunculkan masalah dilapangan terkait ketidak transparan Pemerintah Desa ke publik dan ke tidak tepat sasaran pembagian kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ketidak transparanan Pemerintah Desa dalam mempublikasi kan siapa-siapa saja yang menerima Bansos dibuktikan dengan tidak adanya daftar penerima Bansos terpasang dipapan informasi dan ke tidak tepat sasaran bantuan sosial kepada masyarakat ini terjadi di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung hulu Kabupaten Kampar.
Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 PROJAMIN Kabupaten Kampar mengatakan berdasarkan laporan dari masyarakat yang kami terima tentang adanya bantuan Bantuan Langsung Tunai akibat dampak Covid-19 masih banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak transparan khususnya di Kabupaten Kampar, tidak transparan dan tidak tepat sasaran ini salah satu contohnya diduga terjadi di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung hulu "Ungkap Nurhayati.
Berdasarkan investigasi yang kami lakukan bersama Kordinator Projo wilayah Riau beberapa media dilapangan membuktikan masih banyaknya warga masyarakat miskin yang tidak tersentuh oleh Bansos pemerintah baik itu PKH,BPNT,BST dan BLT-DD, sementara fakta dilapangan terlihat jelas banyaknya warga yang dinilai sudah mampu atau kaya menerima Bantuan tersebut, bahkan diduga ada 1 keluarga bisa mendapatkan 2 program Bantuan "Imbuhnya.
Yang lebih ironisnya ada warga yang masih memiliki KTP Jawa diupayakan mendapatkan Bansos BLT-DD, sementara ada warga yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di Desa sampai saat ini tidak ada satupun Bansos yang mereka terima "Ucap Ketua Gugus Tugas Covid-19 PROJAMIN Kab.Kampar.
Kordinator PROJO Wilayah Riau Mohd.Irwan selaku Tim dalam menginvestigasi Bansos Covid-19 menyesalkan hal ini terjadi terutama kepada warga yang sudah tidak layak menerima tetapi masih juga mau menerima bantuan ini, bahkan ada ketua Rt yang kondisinya dinilai warga sudah mapan malah dapat Bansos sementara masih banyak warga miskin disekitarnya tidak satupun mendapatkan bantuan tersebut "Ucapnya.
Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Kementrian Sosial diberikan kepada warga yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), perlu diketahui DTKS itu adalah data yang berasal dari usulan Desa dan bukan Pusat yang membuatnya, jadi kalo pemerintah desa peduli terhadap warganya seharusnya data yang ada di DTKS tiap-tiap desa diverifikasi kembali 6 bulan sekali melalui musdes agar sewaktu Pemerintah Pusat memberikan Bantuan Sosial nya terutama melalui program BST bisa tepat sasaran, tidak seperti saat ini yang terjadi di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung hulu ini "Jelas Mohd.Irwan.
Terkait permasalahan tersebut Tim Gugus Tugas Covid-19 PROJAMIN dan Kordinator PROJO wilayah Riau bersama Media mencoba menemui Kapala Desa Bukit Kemuning Suparna untuk meminta klarifikasi, tetapi sampai berita ini dinaikkan Kepala Desa Suparna susah untuk ditemui bahkan tim sudah berupaya menghubungi melalui sambungan Selulernya akan tetapi tidak diangkat oleh Kades Bukit Kemuning...(Bersambung)**
Sumber : Tim Investigasi Gugus Tugas Covid-19 PROJAMIN Kab.Kampar.
