Redaksiriau.com(Muaro Jambi)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Menggelar Rapat Kerja Dalam Rangka Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat Selasa(01/11/22)Sore
Rapat Dipimpin oleh wakil ketua II Ahmad Haikal di dampingi oleh Sekwan Dan seluruh Anggota DPRD yang lainnya.Turut Di hadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budhi Hartono,Asisten III Junaidi,Kepala OPD lingkupan perkantoran Muaro Jambi, Camat dan tamu undangan lainnya.
Ketua DRPD kabupaten Muaro Jambi Yuli Setia Bakti Yang Dalam Hal ini di Wakili oleh wakil ketua II Ahmad Haikal menyampaikan Marilah bersama-sama mendengarkan pandangan umum fraksi - Fraksi Dewan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2023.
Pandangan Fraksi dari partai PKB Yang Disampaikan oleh Jurjani menyampaikan kebijakan rencana kerja pembagunan daerah APBD pada tahun 2023 yang bertema kebijakan produktifitas seperti biasanya transformasi ekonomi yang yang eklusif dan berkelanjutan harus menjadi kebijakan bersama antara eksekutif dan legislative dalam mengambil keputusan dalam menghadapi perjanjian resiko ekonomi baik itu logistik maupun global.
Dalam hal ini Fraksi PKB bertangungjawab dan memastikan kegiatan yang direncanakan bisa sejalan menegakan keadilan untuk masyarakat kabupaten Muaro jambi oleh karena itu untuk menjaga kesinambungan ekonomi negara pada tahun Anggaran 2023.tetap harus didorong untuk mendapatkan peran
Sedangkan pandangan dari Fraksi parta Pan yang Disampaikan oleh Ulil Amri menyampaikan kami harus tetap semangat walaupun banyak kepala OPD yang tidak hadir,kalau sholat jum'at tu tidak memenuhi syarat.
saya berharap kepada pihak saudara sekda untuk jangan memberi reward kepada OPD yang bermalasan sebenarnya saya mau memberikan masukan kepada OPD cuman sayang banyak yang tidak hadir.
Fraksi pan meminta kepada pemerintah kabupaten Muaro jambi betul-betul konsisten dengan program kebijakan strategis yang terdampak spesifikan terhadap undang dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan distribusi kartu Anggaran yang harus sesuai dengan kebutuhan dan berpihak kepada aspirasi masyarakat Muaro jambi.
Dan kami menolak program yang bersifat seremonial dan menunda pembagunan kantor dan fasilitas pendukung yang sifatnya belum belum mendesak dengan ketentuan dasar kita masih banyak yang memperhatinkan seperti insfratruktur jalan dan lain sebagainya.
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan hasil pandangan umum Fraksi-Fraksi Dewan terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2023 oleh Wakil ketua II Ahmad Haikal kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budhi Hartono.
Redaksiriau (Ariono Cs)
