TAPUNG HULU,(Redaksiriau.com) - Dewan Pimpinan Cabang Profesional Mitra Negara Relawan Pro Jokowi Ma'ruf Amin sekaligus Ketua Gugus Tugas Covid-19 PROJAMIN Kabupaten Kampar hari ini secara resmi melaporkan kejanggalan-kejanggalan dan ke tidak tepat sasarannya Bantuan Sosial akibat dampak Covid-19 yang terjadi di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung hulu Kabupaten Kampar kepada seluruh Instansi dan pejabat Pemerintah Daerah sampai ke Pemerintah Pusat termasuk kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Ketua KPK di Jakarta, Senin,(8/6/2020).
Hal ini disampaikan Ketua DPC PROJAMIN sekaligus Ketua Gugus Tugas Covid-19 PROJAMIN Kab.Kampar Nurhayati Syahrani melalui Kuasa Hukum PROJAMIN Sahat Maruli Siregar SH kepada awak media Selasa,(9/6/2020) di Kantor DPC PROJAMIN di Desa Bukit Kemuning - Tapung hulu.
Sahat Maruli Siregar SH mengatakan bahwa terkait temuan-temuan yang sudah dilakukan investigasi oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Projamin Kab.Kampar masih banyak ditemukan sistem penentuan penerima bantuan Covid-19 yang diduga tidak sesuai prosedur dan mengakibatkan tidak tepat ke sasaran sehingga menimbulkan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat " Ungkapnya.
Oleh sebab itu sesuai dengan tugas dan fungsi kami sebagai Pendamping dalam fungsi Pengawasan Bantuan Sosial Dana Covid-19 Kab.Kampar dengan didukung bukti-bukti hasil investigasi lapangan, kemarin hari Senin,(8/6/2020) kami sudah berikan laporan resmi mulai dari Kepala Desa sampai ke Presiden RI Bapak Joko Widodo termasuk kepada ketua KPK di Jakarta "Imbuhnya.
DPC PROJAMIN dan Gugus Tugas Covid-19 PROJAMIN Kab.Kampar akan selalu serius dalam menindak-lanjuti apapun temuan-temuan yang ada dilapangan terutama terkait Bansos dana Covid-19, agar pejabat dan instansi terkait dapat bekerja profesional sehingga Bansos Dana Covid-19 dapat diterima oleh masyarakat bisa tepat sasaran "Tutup Sahat Maruli Siregar SH kepada media.**(TIM)
