Duri, (Redaksiriau.com) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Kaderismanto, dalam Musrenbang Kecamatan Mandau, mengharuskan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, untuk merencakan sistem Draenase terencana secara utuh.
Kader PDI-P ini, yang di gadang-gadangkan juga sebagai Balon Bupati Bengkalis, sedikit meng edokasikan pejabat Administrator Pemerintah Kabupaten Bengkalis, mengingatkan bahwa, permukaan tanah yang elivasi nya bervariasi, tentu membutuhkan perencanaan drainase yg matang, kota Duri dengan penduduk yang padat, sudah barang tentu, pasti banyaknya saluran tersier dari perumahan warga, dan belum tersambung secara baik ke saluran primer, apalagi saluran primer yg belum di tata dan di jaga dengan baik, sehingga banyak terjadi penyempitan, pendangkalan hingga penyumbatan saluran parit, belum lagi saluran sukunder yang kondisi nya sama dan tak alternatif.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Kaderismanto lebih lanjut menjelaskan, karna itulah satu satu nya cara, untuk mengatasi persoalan banjir di Mandau untuk masa Jangka panjang kedepan ini, hanya dengan menyelesaikan perencanaan Terpadu, sehingga saluran primer dapat di siapkan beberapa alternatif, menuju saluran sekunder, yang harus juga punya beberapa saluran sehingga dapat menampung debit air yg besar, dari saluran tersier kota terutama saat datangnya musim hujan seperti ini.
Sekretaris PDI-P Provinsi Riau, Kaderismanto menguraikan lebih detail nya lagi, maka pada Musrenbang kali ini kita langsung mengusulkan perencanaan nya hingga fisiknya, mudah mudahan PEMDA respon, dan ini dapat dilaksanakan secara bertahap di tahun depannya, fokus penanganan masalahnya, harus sedikit kita geser KPD hal yang prioritas, atau dan mengatasi masalah, namun jangka pendeknya harus segera kita tangani dengan menormalisasi jaringan sekunder menuju sungai, dan tidak itu saja, beberapa halny juga, sangat menjadi perhatian misalnya terkait dengan pembangunan Puskesmas di kelurahan dan desa, terutama desa yang jauh dari pusat kota, sehingga ada keadilan dan dapat memberikan pelayanan prima KPD masyarakat, tak lupa juga terkait bantuan rumah ibadah yang simpang siur, maka tentu kita tekankan agar Pemda segera meluruskannya, apakah terhambat pada regulasi atau yang lain, apabila bantuan rumah ibadah ini apakah bantuan operasional, maupun bantuan fisik memang terhambat pada persoalan regulasi dan aturannya, maka kita minta dengan tegas dari pihak pemerintah, untuk dapat segera mungkin menyelesaikan nya, sama hal nya dengan hibah terkait sekolah swasta baik sekolah agama maupun umum, sehingga apa yang menjadi persoalan selama ini dapat secara perlahan teratasi, Kita juga tak lupa mengusulkannya sistem BPJS terpadu, sehingga masyarakat yang datang berobat ke rumah sakit, data nya sudah tersedia disana, tidak perlu menunggu karena harus melengkapi surat menyurat nya dulu, baru dapat di layani pengobatan nya, artinya sistem data nya sudah harus di benahi dengan akurat, di bidang pendidikan kita minta perhatian khusus agar mulai dari sarana dan prasarana nya, dapat terselesaikan dan tak menjadi hambatan bagi masyarakat.***(Mir)
