-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Terkait Proyek Makrak di Kampar, Ini Pernyataan Wakil Ketua DPRD Kampar

Sunday 5 January 2020 | Sunday, January 05, 2020 WIB | 0 Views Last Updated 2020-01-06T06:15:56Z


Kampar, (Redaksiriau.com) - Wakil Ketua DPRD Kampar Riau, Repol S.Ag tinjau beberapa titik proyek di Kampar yang belum selesai dikerjakan pada tahun 2019.

Repol menyempatkan diri meninjau langsung pembangunan proyek Gapura di Salo yang menelan anggaran ratusan juta rupiah, Senin (6/1/2019).

Banyaknya proyek 2019 yang bermasalah memantik sorotan keras dari kalangan anggota DPRD. Selain melihat potensi penggunaan anggaran yang tidak efektif, juga mempertanyakan kinerja perencanaan dan pengawasan Pemkab.

”Kami melihat masih banyak persoalan kaitannya pelaksanaan proyek-proyek pembangunan fisik dab . Ini semua kesalahannya dimana? Sisi perencanaan  dan pengawasan saya kira sangat perlu dievaluasi,” beber Repol S Ag tinjau  , Wakil Ketua DPRD kampar., Senin (6/1/2019).

 Usai meninjau kegiatan tersebut langsung meninjau pembangunan hanggar alat berat UPTD Alat Berat, yang menelan anggaran APBD Kampar tahun 2019, dengan no kontrak 640/PUPR-PGW-APBD/KONT/X/2019/231, dan waktu pelaksanaan 71 hari kerja. Kontrak tersebut dimulai 11 Oktober 2019, namun hingga Januari 2020, pekerjaan tersebut terlihat tak selesai dikerjakan.

Selain itu, masih banyak lagi pekerjaan proyek bermasalah lainnya di 2019 baru putaran radius 4 kg yang masuk dalam pemantauan kalangan dewan. ”Sebut saja, proyek dan hanggar alat berat UPTD Alat Berat, Gapura di Salo yang menelan agaran ratusan juta ataupun miliaran rupia bebernya.

Itu belum termasuk pekerjaan proyek lain yang belum sempat kita tinjaur.dan  banyaknya pengaduan masyarakat sejumlah program Dana Desa (DD) yang juga bermasalah.

”Lagi-lagi kita mempertanyakan, seperti apa pola perencanaan dan pengawasannya, khususnya kinerja pengawasan Inspektorat, perencanaan Bappeda, termasuk juga ULP yang memproses lelang, itu semua pertanggungjabannya seperti apa,” imbuhnya.

Wakil ketua DPRD Kampar Repol mengaku kesal dengan pelaksana pekerjaan tersebut tidak ada alasan, kalau memang pihak rekanan ragu, kenapa ikut penawar sebelumnya

Ingat anggaran yang dibebankan kepada APBD untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan program tidak kecil, karenanya output-nya harus jelas. (*)







×
Berita Terbaru Update