Kampar,(Redaksiriau.com) - Kordinator Projo Wilayah Riau Mohd Irwan mengatakan, BLT Dana Desa sudah jelas dasar hukumnya yaitu peraturan Menteri Desa PDTT nomor : 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri Desa PDTT nomor : 11 Tahun 2019 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, disebutkan bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai).
Yang mana sasarannya keluarga miskin tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai, Program keluarga harapan (PKH), Bantuan Sembako (BPNT), belum terdata di DTKS, kehilangan mata pencarian/penghasilan atau memiliki keluarga yang sakit menahun/kritis.
Irwan berharap dalam proses pembagian BLT ini tidak mengunakan birokrasi yang berbelit belit. Pendataan penerimaan harus dilakukan mulai RT/RW dan di verifikasi melalui Musyawarah Desa dan bukan asal asalan sehingga benar benar tapat sasaran, Tranparan, terbuka dan jangan sampai double, harus di pastikan sehingga tidak membuat gaduh di masyarakat.
Ini sudah menjadi aturan yang jelas bila BLT ( Bantuan Langsung Tunai) sampai ketangan masyarakat sebab kebijakan pemerintah pusat jelas berpihak kepada masyarakat. Tuturnya.
Irwan juga berharap kepada masyarakat untuk peduli terhadap Desa.kritis dan jangan takut dalam kebenaran apalagi dalan penyaluran BLT ini harus tepat sasaran dan transparan jangan ditutup-tutupi dan jangan sampai masyarakat yang tidak mampu malah tidak dapat bantuan "Tutup nya.**(Irwan/Nefri)
